topmetro.news – Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut secara perlahan mulai menerjemahkan visi misi Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah (Edy-Ijeck). Sinergitas dan koordinasi antar OPD terkait mulai nyata terlihat dalam program kerja yang telah disusun untuk Tahun Anggaran 2020.
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, misalnya, sudah memplot anggaran. Serta saling sinergi untuk program pengelolaan jaringan irigasi. Program pada tahun kedua kepemimpinan Edy-Ijeck bertujuan agar produksi padi delapan ton per hektar pada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura dapat terwujud dengan tersedianya infrastruktur irigasi yang baik. Sehingga Sumut menjadi salah satu provinsi yang mampu swasembada pangan untuk komoditas tersebut.
“Program-program irigasi ini sudah tentu ada kaitan dengan sektor pertanian. Prioritas Pak Gubernur kita adalah infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian kita juga fokus sesuai visi Sumut bermartabat itu, sebagai provinsi agraris,” kata Kepala Dinas SDACKTR Sumut Alfi Syahriza menjawab wartawan di Medan.
Sektor Pertanian
Program yang tetintegrasi bagian dari upaya mewujudkan Sumut bermartabat di sektor pertanian, kata Alfi, pun erat berkaitan dengan OPD Pemprovsu lain. Seperti Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Terkait ini sesuai kewenangan provinsi di pantai pada wilayah sungai provinsi salah satunya Pulau Nias adalah membangun pengaman pantai. Lalu Dinas Pendidikan terkait bangunan gedung sekolah bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatra Utara mendata sekolah untuk merehabilitasi sekolah yang rusak berat. “Begitu juga dengan Dinas ESDM soal pengendalian sungai kita,” katanya.
Secara eksplisit, Alfi menyebut sinergitas pihaknya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura di TA. 2020. Yakni peningkatan produksi padi delapan ton per hektar. Dimana peran pihaknya dalam hal ini nantinya harus mampu menyalurkan air menjangkau petak-petak tersier melalui pengelolaan sebuah jaringan irigasi.
“Petak-petak tersier kan tanggung jawab Dinas Pertanian (nama lama Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura). Di sinilah nanti tugas kami untuk menjangkau itu sehingga jaringan irigasinya menjadi terhubung semua,” katanya.
Daerah Irigasi
Terdapat 16 daerah irigasi yang tersebar di tujuh kabupaten yang akan pihaknya bangun bersama Dinas Ketapang dan Hortikultura pada tahun depan. Yakni Kabupaten Deliserdang, terdapat tiga titik seperti di Medan Krio, Percut Seituan, dan Namorambe. Serdangbedagai juga ada tiga titik yaitu di Pekan Kemis, Pekan Dolok, dan Rantao Panjang. Lalu Simalungun ada tiga titik yakni di Raja Hombang/T. Mangaraja, Bah Tongguran I, dan Raja Maligas.
Selanjutnya Asahan terdapat dua titik yakni di Serbangan dan Panca Arga. Padang Lawas dua titik yaitu di Siborna dan Siborgus. Tapanuli Utara satu titik di Hasak I dan II. Serta terakhir di Tapanuli Tengah ada dua titik di Badiri Lopian dan Pandurungan/Sitandiang.
“Untuk Kabupaten Deliserdang, Sergai, Padang Lawas, Taput dan Tapteng, jenis kegiatan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Sedangkan dua kabupaten lain yakni Simalungun dan Asahan, jenis kegiatan ialah rehabilitasi daerah irigasi masing-masing seluas 2.045 Ha, 1.186 Ha, 2.333 Ha, dan 2.500 Ha,” kata mantan Kadis PU Binjai itu.
Dia menambahkan, peningkatan kemampuan program pertanian dapat dicapai dengan terselenggaranya pengelolaan jaringan irigasi yang baik. Karenanya diperlukan biaya yang mencukupi dan kenyataan besarnya kebutuhan biaya untuk masing-masing irigasi tidak sama. Belum lagi perbedaan antara tingkatan fungsi jaringan irigasi teknis, semi teknis dan sederhana tentu berbeda pula.
“Besarnya biaya pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi yang dihitung bersama oleh pemerintah provinsi, dan Petani Pemakai Air berdasarkan penelusuran jaringan irigasi,” demikian Alfi.
reporter | Erris JN
